pengelolaan pendidikan

Nama              :           Soleh Hamdani

NIM                :           1000806

Jur                  :           Pendidikan Sosiologi

MatKul           :           Pengelolaan Pendidikan

(Jawaban UTS Pengelolaan Pendidikan)

Bismillahirrahmanirrahiim

 

  1. 1.      A. Menejemen

v  Menurut Dr. SP. Siagian dalam buku “Filsafat Administrasi” Management dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui oranglain.

v  Menurut Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman dalam buku “Kerangka Pokok-Pokok Management” diartikan sebagai

·        kegiatan-kegiatan/aktivitas-aktivitas,

·        proses, yakni kegiatan dalam rentetan urutan-urutan,

·        insitut/orang-orang yang melakukan kegiatan atau proses kegiatan.

v  Menurut Ordway Tead yang disadur oleh Drs. HE. Rosyidi dalam buku “Organisasi dan Management “ mendefinisikan proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

v  Menurut Marry Parker Follet, manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui oranglain.

v  Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

v  Menurut Drs. Oey Liang Lee manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Desentralisasi

v  Pengertian desentralisasi menurut Rondinelli & Cheema (1983:18): dari sudut pandang kebijakan dan administrasi: “Desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lo-kal, atau organisasi nonpemerintah”.

v  Litvack & Seddon (1999:2) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah: “transfer of authority and responsibility for public function from central to sub-ordinate or quasiindependent government organization or the private sector”.

v  Desentralisasi, menurut Bung Hatta, adalah alat pendemokrasian. Tujuan utama dari desentralisasi adalah lahir atau berkembangnya demokrasi pada tingkat yang paling bawah.

C. Kepemimpinan

v  Tead, Terry, Hoyt dalam( kartono : 2003) adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang di dasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk memimpin orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

v  Young dalam ( kartono : 2003) bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi sesuatu yang kusus.

v  Moejiono (2002) mengartikan kepemimpina sebagai suatu akibat pengaruh satu arah, karena kepemimpinan memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya.

v  Para ahli teori sukarela (compiliance induction theorist) cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pedesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana utuk membentuk kelompok sesuai keinginan pemimpinan.

D. Perencanaan

v  Garth N Jone, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas.

v  M.Farlend, perencanaan adalah suatu fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah darpada wewenangnya.

v  Abdulrachman (1973), perencanna adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian.

v  Siagian (1994), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan di laksanakan dalam masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah di tentukan.

v  Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang di yakini diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.

 

E. Koordinasi

v  G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah, dan waktu yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonisas pada sasaran yang telah ditentukan .

v  E.F.L Brech koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksankan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007: 85).

v  Mc. Farland(Handayaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin satuan tindakan dilam mencapai tujuan bersama.

v  Handoko (2003: 195) koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

  1. 2.      Pengelolaan Pendidikan Penting:

Dalam pengelolaan pendidikan membahas bagaimana mengatur maupun aturan dalam pendidikan dan organisasi-organisasi pendidikan, hubungan dengan pendidikan sosiologi adalah (menurut saya) kita mahasiswa sosiologi:

v  Calan pendidik

Oleh sebab itu bagaimanapun pengelolaan pendidikan penting di pelajari oleh mahasiswa sosiologi

v  Sosiologi membahas struktur dan organisasi sosial

Teori-teori dalam pengelolaan pendidikan tidak hanya berfungsi dalam pendidikan (sekolah) akan tetapi berfungsi juga dalam masyarakat, bagaimana mengatur oranglain ( organisasi dan kepemimpinan ), bagaimana mengelola pendidikan dalam masyarakat.

v  Koordinasi

Dalam sosiologi dikenal dengan interaksi, koordinasi atau interaksi yang baik akan membuahkan hasil sesuatu yang baik dalam masyarakat maupun dunia pendidikan secara umum.

Hal-hal diatas adalah sebagian alasan penting dan hubungan pengelolaan pendidikan dengan pendidikan sosiologi, yang menurut saya sangat berkaitan dan sangat penting bagi calon pendidik terlebih pendidikan sosiologi yang objek kajiannya adalah interaksi, baik secara sempit maupun luas.

 

  1. 3.      Masalah pendidikan di Indonesia : “ Biaya Pendidikan Mahal “

Sebab :  Tidak transparan dana BOS dan Anggaran biaya pendidikn 20%

            Kalau memang SD dan SMP gratis ini mungkin tidak akan ada lagi pungutan dari pihak sekolah akan tetapi karena biaya itu tidak transparan pungutan yang di adakan sekolah tidak bisa dipungkiri lagi, ditambah dengan adanyaKategorisasi Sekolah seperti sekolah percontohan, nasional, internasional, dan reguler, yangdapat memicu lebih mahalnya biaya pendidikan.

Penerapan MBS (Menejemen Berbasis Sekolah)

Setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, sesuai keputusan Komite Sekolah. Namun pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dananggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadilegitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia.

Disahkannya RUU BHP menjadi Undang- Undang

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan(RUU BHP). Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berbunyi, ´Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan´. Pasal itulah yang menjadi pegangan lahirnya UU BHP. Namun, landasan tersebut sendiri ternyata produk ´keseleo´ yangmasih sangat rancu. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memilikikonsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan HukumMilik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan  pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), YantiMukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintahtelah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu.

Dampak :      

  • sekolah atau prguruan tinggi yang berkualitas adalah yang mahal
  • Masyarakat yang kurang mampu tidak bisa mencicipi pendidikan yang tinggi
  • Pendidikan adalah seperti sebuah perusahaan
  • Memberi kesempatan untuk koupsi pada koruptor

Solusi : pentransparan dana pada masyarakat sangatlah penting agar dana itu diketahui kemana mengalirnya, pembatasan otonomi sekolah dalam hal biaya karena itu dapat memudahkan sekolah untuk menaikan biaya setinggi mungkin, biaya gratis pada masyarakat yang kurang mampu sangat penting buka hanya sampai SMP tapi sampai perguruan tinggi, dan pengawasan pemberantasan korupsi sangat penting untuk mengawasi jalannya dana.

  1. 4.      Secara Makro, Kepemimpinan pendidikan di Indonesia dinilai belum baik, anggaran pendidikan dinilai besar namun pemerataanya kurang, banyak daerah-daerah di Indonesia kurang menikmati dana tersebut sehingga berimplikasi pada kurangnya sarana dan prasaranan yang ada.  Munculnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa BHP berprinsip Nirlaba yang berarti semua sisa lebih dari kegiatan yang dilakukan lembaga BHP, harus dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan satuan pendidikan didalam lembaga BHP. Dari prinsip ini, maka sebenarnya konsep komersialisasi pendidikan tidak ada. Prinsip nirlaba yang menjadi roh Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan kegiatan pendidikan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Secara Meso, Kepemimpinan Pendidikan sudah cukup baik, karena pada dasarnya banyak daerah yang menggunakan otonomi daerahnya sebagai ajang dalam pembuatan kebijakan pendidikannya, dan kebanyakan daerah menyelenggarakan sekolah gratis dalam program dikdas 9 tahu ( sampai SMP, walaupun ada juga yang bahkan sampai SMA ). keberadaan  otonomi  daerah  dengan  desentralisasinya,  serta  mempertimbangkan  karakteristik  spesifik  kelembagaan  pendidikannya.  Sedangkan  salah  satu  simpul  yang  sangat  strategis  dan  sejalan dengan  tuntutan  pembaharuan  sistem  manajemen  sebagai  upaya  membangun standarisasi pendidikan nasional di era global adalah masalah  profesionalisme guru dan  kepemimpinan  pendidikan  (UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, Permendiknas  No.  16  Tahun  2007  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan Profesi  Guru,  dan  Permendiknas  No.  13  Tahun  2007  tentang  Standar  Kepala Sekolah/Madrasah).  Keunggulan  dan  kelemahan  paradigma  kepemimpinan  pendidikan  secara konsep  maupun  praktek  yang  ada  selama  ini  perlu  untuk  mendapat  perhatian  yang khusus.  Jangan-jangan  sulitnya  bangkit  dari  keterpurukan  di  Indonesia  disebabkan oleh  akar  permasalahannya  ada  pada  pendidikan,  terutama  kepemimpinan pendidikannya termasuk para kepala sekolahnya.

Secara Mikro, atau tingkat sekolah, Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dinilai kurang, karena masih ada cacat dalam pelaintikan kepala sekolahnya, masih adanya kebiasaan suap-menyuap, sehingga kredibilitas dari kepala sekolah tersebut akan disangsikan. Salah satu  penyebab  makin  menurunnya  mutu  pendidikan  persekolahan  di  Indonesia adalah  kurangnya  profesionalisme  para  kepala  sekolah  sebagai manajer  pendidikan di tingkat lapangan”. Temuan ini tentu saja sangat  memprihatinkan,  lebih-lebih dalam  eraotonomi  pendidikan  yang  dikembangkan  sebagai  konsekwensi  otonomi daerah  yang  telah  memberi  peluang  untuk  mencairkan  kebekuan  kepemimpinan kepala sekolah selama ini. Salah satu standardisasi kompetensi yang harus dimiliki  oleh  kepala  sekolah  adalah  “merencanakan  program  akademik, melaksanakan,  dan menindaklanjuti program akademik tersebut” (Permen No. 13 Tahun  2007).  Hal  ini  terkait  dengan  tiga  tahapan  lesson  study,  yaitu  plan (merencanakan),  do  (melaksanakan),  dan  see  (refleksi).

Alhamdulillahirabbilalamiin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s